Pertarungan pilpres 2019 adalah pertarungan ulang antara Jokowi versus Prabowo. Tampilnya Prabowo Subianto sebagai satu-satunya capres penantang Jokowi di pilpres 2019 sudah sesuai dengan skenario awal yang direncanakan kubu Jokowi.
Perubahan syarat dukungan partai dalam pencapresan sebagai mana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tujuannya adalah menutup peluang bagi kandidat lain, selain Prabowo untuk tampil sebagai penantang petahana Jokowi. Sejauh ini, rencana kubu Jokowi berjalan dengan baik dan sesuai harapan: Prabowo adalah capres ideal yang mudah dikalahkan oleh Jokowi. Setidaknya, itulah yang ada di benak pada master politik penyusun skenario dan sutradara panggung politik Indonesia di balik Jokowi?
Siapakah mereka master dan sutradara politik di balik Jokowi?
Kita sebut saja mereka Tim Begawan dan CSIS. Tim Begawan adalah sebuah paguyuban yang dibentuk dan menampung para jenderal purnawirawan kader Ali Murtopo, Benny Murdani, Sudjono Hoemardani para era Orde Baru (1967-1998).
Mereka dikenal dengan sebutan “jenderal merah”. Penggunaan kata 'merah' ini mengacu ideologi mereka yang “Anti Politik Islam' atau setidaknya anti pada kelompok 'Jenderal Hijau. Dua kubu di tubuh ABRI ini dulu terlibat pertarungan politik: Jenderal Merah adalah kelompok penentang Islam di tubuh ABRI pada era tahun 1986-1998.
Saat itu, Pak Harto yang sudah merasa terancam oleh dominasi Benny Murdani di ABRI, kelompok konglonerat Tionghoa di sektor ekonomi, dan kelompok non Islam di politik dan birokrasi, berbalik: semula memusuhi kelompok Islam, berubah menjadi merangkul Islam. Kemesraan Suharto dan Islam pada era 1986 - 1998 turut mewarnai ABRI, di mana jika sebelumnya perwira-perwira Islam disingkirkan, sejak 1986 perwira Islam di ABRI diberi kesempatan luas menjadi jenderal dan menduduki posisi strategis di ABRI. Mereka ini kemudian dijuluki Jenderal Hijau, sedangkan kelompok yang sebelumnya dominan di ABRI dan menolak ABRI Hijau, disebut sebagau kelompok Jenderal Merah.
Binaan Ali Murtopo-Benny Murdani -CSIS
Mereka - kelompok Jenderal Merah adalah para jenderal binaan Ali Murtopo - Benny Murdani yang sangat erat hubungannya dengan CSIS sejak 1971 sampai hari ini.
Mereka antara lain: AM Hendropriyono, Sintong Panjaitan, Try Sutrisno, Wiranto, TB Silalahi, TB Hasanuddin, R.S. Warouw, Albert Paruntu, Agum Gumelar, Sutiyoso, Susilo Bambang, Yudhoyono, Luhut B Panjaitan, Ryamizard Ryacudu, Jonny Lumintang, Tyasno Sudarto, Albert Inkiriwang, HBL Mantiri, Fachrul Razi, Adolf Rajagukguk, Theo Syafei, Soebagyo HS, Agus Widjojo, Suedi Marrasabessy, Muchdi PR Soemardi, dst.
Para jenderal ini khususnya SBY, Hendropriono, Luhut Panjaitan, Sutiyoso, Agum Gumelar, Agus Widjojo sejak 2007 berkolaborasi dengan CSIS (Center for Strategic and International Studies), untuk mempersiapkan proksi menjadi presiden Indonesia sebagai suksesor SBY pada tahun 2014.
CSIS adalah lembaga pemikir dan perumus kebijakan pemerintahan Suharto sejak 1971 sampai 1990. Di samping Ali Murtopo, Sudjono Hoemardani dan Daoed Joesoep, CSIS yang digagas oleh Pater Beek-Pastur Jesuit Katolik, juga dikendalikan oleh elit Katolik Tionghoa terutama Wanandi Bersaudara (Jusuf, Sofyan, Rudy dan Edward Wanandi).
Berbeda dengan opini publik yang sengaja diciptakan seolah-olah SBY dan Partai Demokrat beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi, namun fakta yang ada menmbuktikan sebaliknya: CSIS - SBY - Kelompok Jenderal Merah - Cukong adalah penguasa sebenarnya di balik Jokowi.
Bahkan pemerintahan Jokowi 2014-2019 didominasi orang-orang SBY, antara lain: Moeldoko, Kepala Staf Presiden (mantan Panglima TNI era SBY Sri Mulyani, Menkeu (mantan Menko Ekononi dan Menkeu SBY) Darmin Nasution, Menko Ekonomi (Gub BI era SBY) Retno Marsudi, Menlu (Dubes dan anggota TGF Munir) Perry Warjiyo, Gub BI (Dir Analis dan Kebijakan BI - Bail Out Bank Century) Wimboh Santoso, Ketua OJK (Dir Analis dan Kebijakan BI - BO Bank Century) Hadi Tjahjanto, Panglima TNI (Sesmil SBY) Agus Rahardjo, Ketua KPK (Kepala LKPP era SBY) Anfasa Moeloek, Menkes (kandidat Menkes era SBY) Suhadi Alius, Kepala BNPT (Kabareskrim era SBY) Agus Widjojo Gubernur Lemhanas (Kaster TNI suksesor SBY) Lukman H Saefuddin Menteri Agama (ex Menag SBY) Amien Sunaryadi Kepala BP Migas (ex Wakil Ketua KPK era SBY).
Mereka semua punya hubungan sangat erat dengan SBY. Seorang Dubes negara ASEAN pernah sambil bercanda mengatakan Pemerintah Jokowi adalah Pemerintah SBY jilid III. Terlepas rencana SBY mengusung AHY sebagai cawapres pendamping Jokowi digagalkan PDIP dan tawaran jadi cawapres pendamping Prabowo dipatahkan Sandiaga Uno dengan Edwin Suryadjaja dan James Riady di belakangnya, SBY memiliki peran sangat penting dan signifikan dalam pilpres 2019 khususnya dalam menentukan paslon mana yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2019 mendatang.
Sebagai mantan Presiden dua periode yang dua kali memenangkan pilpres sebelumnya, SBY memiliki pengalaman, sumber daya, teknologi, jaringan dan kemampuan untuk memenangkan capres tertentu.
Boleh jadi, SBY hengkang dari palson Jokowi - Maruf Amin karena kegagalan AHY. Namun, harus diingat bahwa keputusan Jokowi memilih Maruf Amin sebagai cawapres adalah atas saran dan ‘perintah’ SBY. Jika nanti Jokowi ternyata dapat memenangkan pilpres 2019, SBY pasti sudah punya cara untuk menyingkirkan PDIP dari pusat kekuasaan dan kembali berkuasa bersama CSIS-Jenderal Merah di balik Jokowi.
KPK Senjata Utama Pemenangan Pilpres Jokowi
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menyasar ke Billy Sindoro, PT Meikarta anak perusahaan Lippo Grup, diduga merupakan upaya SBY, Jenderal Merah dan CSIS untuk menarik kembali kubu James Riady agar membantu kemenangan Jokowi pada pilpres 2019. Kita mengetahui sejak Ahok dipastikan tidak dapat diusung sebagai cawapres Jokowi, secara bertahap James Riady dan para cukong menarik dukungannya dari Jokowi. Satu hal yang jarang diketahui publik adalah hubungan yang kurang harmonis antara kubu James Riady yang mengusung agenda Kristen dengan Wanandi Bersaudara - CSIS yang mengusung agenda Katolik.
KPK periode 2015-2019 seperti halnya KPK periode sebelumnya adalah alat politik dan senjata andalan kubu Jokowi dalam memenangkan Pilpres. Banyak orang terkecoh menganggap SBY tidak mengendalikan KPK, baik KPK periode 2015-2019 mau pun periode sebelumnya. Anggapan itu salah besar. Sejak pembentukannya, SBY selalu mengendalikan KPK, termasuk KPK periode 2010-2014 yang seolah-olah menyerang SBY dan Partai Demokrat, padahal ditunggangi SBY untuk membersihkan partai Demokrat dari kubu Anas Urbaningrum. Pada periode 2010-2014 SBY menerapkan strategi False Flag, di mana KPK diarahkan SBY menyerang partai dan menteri-menterinya agar posisi politiknya tidak terbaca lawan dan pembersihan Partai Demokrat dapat sepenuhnya dijalankan.
Dengan keberadaan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK, dan sebelumnya Taufikurahman Ruki selaku Pjs Ketua KPK, SBY sepenuhnya mengendalikan KPK bersama-sama Luhut Panjaitan dan CSIS.
Mungkin masih ada yang ingat bagaimana upaya SBY menghalangi Pansus DPR Hak Angket KPK yang dimotori Golkar dan PDIP. Di tengah posisi KPK yang sangat genting dan tersudut, SBY tampil ke depan sebagai pembela KPK. Entah bagaimana caranya, yang pasti SBY berhasil menggagalkan maksud dan tujuan Pansus Hak Angket terhadap KPK, sehingga tidak ada perbaikan dan pembenahan terhadap KPK sebagai hasil dari temuan Pansus DPR.
KPK sejak pendiriannya dibidani oleh Menko Polhukam SBY. Ketua KPK pertama Taufikkurahman Ruki adalah deputi menko polhukam SBY. Wakil Ketua KPK saat itu seperti Amin Sunaryadi adalah kaki tangan SBY. Tak pernah sekali pun KPK lepas dari kendali SBY, termasuk besannya sendiri Aulia Pohan 'terpaksa' jadi tersangka.
Sebagian dari kita terkecoh dengan hingar bingar tuduhan KPK kepada politisi Demokrat Roy Suryo beberapa waktu lalu. itu adalah tipuan. Tabir asap yang sengaja disebarkan untuk menutup fakta sebenarnya: SBY Pengendali KPK.
SBY Kuasai Jawa
Kemenangan Ridwan Kamil dan Khofifah Indraparawansa di Pilkada Jawa barat dan Jawa timur adalah peran besar SBY. Di luar pengetahuan publik, kepastian kemenangan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat adalah hasil operasi kerja SBY dan orang kepercayaannya seperti Dino Patti Djalal. Misi SBY menggagalkan Sudrajat menjadi Gubernur Jawa Barat diraih melalui banyak kecurangan perhitungan suara dan dipastikan dengan kesediaan PKS melakukan kompromi - negosiasi dengan kubu Ridwal Kamil, yang difasilitasi SBY.
Di Jawa Timur, dua orang kepercayaan SBY yaitu Soekarwo dan La Nyalla Matalitti all out memenangkan Khofifah Indraparawansa. Dukungan SBY kepada Khofifah selain untuk memaksimalkan suara NU Jawa Timur ke Jokowi, juga untuk menebus 'dosa' terhadap Khofifah yang dua kali dikerjai habis-habisan oleh SBY-Soekarwo-La Nyalla Matalitti di dua pilkada Jatim sebelumnya.
Sama halnya dengan kemenangan Ganjar Pranowo yang didukung SBY di Pilkada Jawa Tengah, setidaknya dukungan dalam bentuk perlindungan hukum kepada Ganjar dari jeratan tersangka KPK, di mana Ganjar adalah salah satu penerima suap proyek EKTP dan SBY adalah salah satu pengendali KPK bersama Luhut dan CSIS.
Dinamika politik sejak Oktober 2018 menuju 17 April 2019 memang menunjukan gejala peningkatan dukungan rakyat terhadap Prabowo-Sandiaga Uno. Di atas kertas, jika konstelasi politik nasional tidak berubah, kemungkinan besar Prabowo-Sandi akan menang Pilpres 2019.
Apakah peluang Prabowo - Sandiaga menang akan dibiarkan saja oleh SBY atau dihalangi dengan segala cara agar Prabowo gagal lagi terpilih menjadi presiden seperti dilakukan Presiden SBY pada pilpres 2014 lalu?
Tanpa bantuan besar Presiden SBY, sudah pasti Jokowi-Ahok kalah di Pilkada Jakarta 2012 dan Jokowi-JK tidak akan memenangkan Pilpres 2014 lalu.
Bagaimana cara SBY atau kubu Jokowi-Maruf Amin mengalahkan Prabowo-Uno pada Pilpres 2019 mendatang? Di atas kertas memang Prabowo pasti menang karena terjadi krisis luar biasa kepercayaan dan dukungan terhadap Jokowi. Namun, dalam politik kemungkinan dapat terjadi.
Kekuatan pendukung yang dimiliki Jokowi sekarang diperkirakan hanya tinggal 10% dari kekuatan dukungan pada 2011 – 2014. Tidak ada lagi kekuatan luar biasa besar dari konspirasi global pimpinan Amerika Serikat dan China yang gencar mengobarkan perang asimetrik dan perang proksi terhadap Indonesia, tidak ada lagi belasan negara sekutu dan persemakmuran berada di belakang Jokowi, tidak ada lagi kekuatan komunitas Cina diaspora seluruh dunia dan komunitas tionghoa Indonesia yang habis-habisan mendukung Jokowi-Ahok 2011-2014 untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014.
Juga tidak ada lagi Presiden SBY baik dalam kapasitas presiden saat itu, atau dalam kapasitas pribadi sekarang yang total mendukung kemenangan Jokowi. Dan tidak ada lagi ratusan juta rakyat Indonesia korban tipu daya pencitraan palsu yang disebarkan masif dan kontinu selama bertahun-tahun meracuni benak dan hati rakyat Indonesia.
Lalu, mengapa masih ada yang memprediksi Prabowo akan kalah pada pilpres 2019 mendatang? Apa dasar pemikiran sehingga menimbulkan prediksi itu?
Suara Rakyat Vs Suara
KPU Meraih dukungan dan suara mayoritas rakyat pemilih belum tentu memastikan kemenangan pilpres. Substansi dari pilpres adalah penetapan pemenang pilpres oleh KPU berdasarkan hasil perhitungan suara nasional secara manual. Hasil perhitungan suara pilpres ditentukan banyak faktor. Juga banyak celah dapat dimanfaatkan untuk mencurangi hasil suara pilpres: Penetapan jumlah pemilih pada DPT yang jauh di atas jumlah pemilih Indonesia sebenarnya.
Selisih kelebihan jumlah pemilih pada DPT 2009 dan 2014 mencapai 30-40 juta pemilih. Penggunaan puluhan juta suara pemilih siluman untuk memenangkan capres tertentu bukan merupakan hal sulit bagi SBY yang sudah “tiga kali” berpengalaman memenangkan pilpres (2004, 2009 dan 2014).
Jika nanti akhirnya KPU menetapkan jumlah pemilih pada DPT 2019 lebih dari 160 juta pemilih, sebaiknya Prabowo-Sandiaga tidak usah capek-capek, buang waktu, uang, tenaga dan pikiran hanya untuk kalah dicurangi. Sama halnya jika KPU memutuskan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dibolehkan memilih dengan menunjukan EKTP, Suket atau sejenisnya. Lebih baik, tidak usah ikut pilpres karena pasti jadi korban pencurangan kubu lawan.
Bahkan, jika DPT Papua tetap berjumlah 3,5 juta pemilih sementara penduduk Papua total hanya 3,3 juta jiwa dengan jumlah pemilih yang berhak berdasarkan UU tidak leboh dari 1,8 juta pemilih, lebih baik katakan “Tidak !” kepada Pilpres 2019.
Alangkah bodohnya Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia jika manut saja dijadikan korban penipuan dan menjadi legitimasi para penjahat politik berkuasa melalui pemilu-pilpres yang curang. Realitas Politik Tiga bulan lalu, menjelang pendaftaran pasangan calon pilpres di KPU beberapa kolega dari luar negeri bertanya apakah mungkin Jokowi dapat terpilih kembali di pilpres 2019 dan menjabat presiden untuk periode kedua.
Pertanyaan para kolega itu didasarkan pada pengamatan mereka konstelasi dan dinamika politik domestik Indonesia dan trend perkembangan global. Di dalam negeri, petahana Presiden Jokowi menghadapi resistensi dari rakyat Indonesia yang eskalasinya terus meningkat. Jargon (2019) “Ganti Presiden” atau “Presiden Baru” yang dimotori politisi dan kader PKS secara efektif menimbulkan gelombang besar dari Sabang sampai Merauke.
Ustad Abdus Somad seolah menjadi Panglima Perang yang mengumandangkan semangat tersebut meski sekali pun dari mulutnya tidak pernah terucap kata presiden baru atau ganti presiden. Ustad asal Riau ini pun kemudian diposisikan sebagai ‘musuh politik’ dan ‘ancaman nyata’ oleh kubu petahana.
Entah apa sebabnya, aksi dakwah Ustad Abdus Somad diinterprestasikan secara sempit oleh kubu Jokowi sebagai gerakan konsolidasi umat Islam untuk menentang Jokowi. Sebaliknya, entah mengapa safari dakwah beliau seolah menjadi sosialisasi dan mobilisasi umat untuk perlawanan terhadap Jokowi. Kedua interprestasi dari dua kubu berlawanan: pro Jokowi vs anti Jokowi ini mendapatkan justifikasinya dari standar operasi dan prosedur (SOP) atau protap (prosedur tetap) aparat kepolisian setiap kali harus menyikapi acara dakwah Ustad Somad di seluruh Indonesia.
Gelombang 2019 Ganti Presiden Riak yang sudah menjelma menjadi gelombang sebagai dampak safari dakwah UAS menjadi semakin besar dengan penyelenggaraan aksi deklarasi “2019 Ganti Presiden atau 2019 Presiden Baru” yang dimotori sejumlah aktivis dan seniman/budayawan senior: Ratna Sarumpaet, Neno Warisman dan Emha Ainun Najib adalah sebagian tokoh menonjol dalam gerakan ini. Dinamika politik di segmen media sosial terbukti sangat mempengaruhi opini dan persepsi publik dalam menyikapi pilpres 2019 mendatang.
Gerakan Melawan Pembodohan dan Kebohongan
Berbeda dengan situasi menjelang pilkada Jakarta 2012 dan pilpres 2014 di mana opini media sosial hampir sepenuhnya dikendalikan kubu Jokowi (dan Ahok), menjelang pilpres 2019 mendatang, opini media sosial dapat dikatakan didominasi kelompok pendukung gerakan ‘2019 Ganti Presiden’ atau kubu Prabowo jika kita dapat menyebutnya begitu.
Tidak dapat disangkal peran besar seorang filsuf (kalau boleh disebit sebagai filsuf) Rocky Gerung yang membuktikan predikatnya sebagai filsuf dengan konsistensinya dan kemampuannya menjelaskan berbagai isu dan fenomena sosial politik yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat secara jernih, lugas, logis, sederhana dan terpenting, disampaikan dengan gaya bicara yang menarik dan enak didengar publik. Dengan talenta dan penguasaannya di bidang filosofi, Rocky Gerung secara cepat tampil menjadi ‘ikon kebenaran’, tokoh rujukan publik jika menghadapi kebingungan akibat serangan hoax dan opini sesat.
Pencerdasan vs Pembodohan Bangsa Sekarang ini mungkin mayoritas rakyat Indonesia sudah menyadari betapa hebat dan masifnya upaya pencitraan Jokowi (dan Ahok) yang terjadi selama tahun 2011-2014, sehingga mayoritas rakyat dengan mudah diperdaya citra palsu yang melekat pada sosok Jokowi (Ahok).
Kebangkitan kesadaran publik dari sihir pencitraan palsu yang selama bertahun-tahun ditanamkan di benak pikiran rakyat Indonesia antara lain dipicu penyebaran informasi secara konsisten dan ajeg oleh pihak tertentu yang mengungkap kepalsuan dari pencitraan Jokowi (dan Ahok) melalui media sosial dan media online, di antaranya yang paling menonjol adalah Triomacan2000 (TM200).
Kelompok komunitas intelijen publik ini gencar menelanjangi semua kepalsuan pencitraan Jokowi dan Ahok dengan data dan informasi akurat.Termasuk menjadi orang pertama yang berani melaporkan Ahok ke polisi atas penghinaannya terhadap Muhammadiyah, yang diejek Ahok sebagai "munafik".
Meski pun pada akhirnya, Raden Nuh - tokoh utama dari gerakan ini kemudian ditangkap dan ditahan selama 5 tahun penjara dan dikirim ke penjara Nusakambangan, Jawa Tengah, namun penyebaran informasi yang telah mereka lakukan selama hampir 5 tahun menjadi embrio kesadaran publik Indonesia.
Embrio ini kemudian berubah menjadi kesadaran ketika informasi dan tuduhan yang pernah disampaikan TM2000 mengenai Jokowi (dan Ahok) serta prediksinya terhadap situasi dan kondisi bangsa di era Jokowi yang pernah disampaikannya dulu, satu per satu terbukti menjadi kenyataan. Fakta inilah kemudian menjadi pemicu bangkitnya kesadaran rakyat bahwa selama hampir delapan tahun terakhir, telah menjadi korban, terperdaya kebohongan Jokowi (dan Ahok).
Rakyat semakin sadar, terbuka mata dan pikirannya terhadap upaya pembodohan bangsa yang secara terus menerus dilancarkan oleh pemerintah dan kubu Jokowi. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta-fakta kebenaran seputar Jokowi Ahok, yang sekarang beredar luas di publik, hampir semua berasal dari publikasi dan penyebaran yang dilakukan oleh Triomacan2000 bersama jaringan komunitas intelijen publiknya. Ibarat Bank Data, publik hanya perlu menekan tombol yang tepat dan memasukan kata kunci untuk mengetahui atau mendapat fakta sebenarnya mengenai Jokowi Ahok.
Faktor-faktor domestik seperti diuraikan di atas, menjadi penyebab berubahnya kecenderungan rakyat terhadap pilpres 2019, dan mendorong timbulnya pertanyaan kolega dari luar negeri yang pada intinya meragukan Jokowi dapat terpilih kembali pada pilpres 2019 mendatang.
Konstelasi Politik Global Globalisasi atau dunia tanpa batas negara dan suku bangsa sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, menempatkan pengaruh asing terhadap politik domestik pada sebuah negara menjadi semakin besar dan tidak bisa dihindarkan. Pengaruh asing ini semakin signifikan terhadap negara-negara penganut demokrasi liberal seperti Indonesia, di mana posisi presiden dan kepala daerah ditentukan melalui pemilihan langsung, dengan mekanisme pemilu, pilpres dan pilkada. Indonesia semakin rentan terhadap intervensi asing dengan terjadinya perubahan atau amandemen UUD 45 khususnya pasal 1 dan pasal 6, yang memberi definisi baru pada kedaulatan rakyat dan Indonesia asli.
Sejak amandemen konstitusi, pintu terbuka luas bagi pihak asing untuk melakukan intervensi atau melancarkan agenda politik mereka di Indonesia khususnya pada setiap pemilu, pilkada dan pilpres. Intervensi asing terhadap pemilu, pilkada dan pilpres Indonesia sangat kuat terasa pada pilkada Jakarta 2012, pemilu dan pilpres 2014, di mana konspirasi global dengan Amerika Serikat dan China sebagai panglima dengan mudah mengacak-acak kedaulatan rakyat melalui perang asimetrik dan perang proksi yang mereka lancarkan di Indonesia.
Jokowi terpilih menjadi presiden dan ahok kemudian menjadi gubermur Jakarta adalah sebagian dari hasil kemenangan konspirasi global dalam perang asimetrik dan perang proksi. Perubahan politik global secara drastis terjadi pasca kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton pada pilpres AS Nopember 2016. AS – China yang sebelumnya merupakan sekutu – mitra erat berubah menjadi pihak bermusuhan dalam politik, ekonomi dan militer. Perubahan ini otomatis membubarkan konspirasi global yang sebelumnya memiliki agenda politik tertentu di Indonesia melalui Jokowi-Ahok. Perubahan konstelasi politik global inilah yang juga mendorong munculnya pertanyaan kolega dari luar negeri yang meragukan peluang Jokowi untuk dapat terpilih kembali pada pilpres mendatang.
Namun, semua uraian di atas lebih tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi politik Indonesia pada tiga bulan lalu. Sekarang, situasi dan kondisinya menunjukkan gejala sebaliknya: Keunggulan Prabowo atas Jokowi perlahan mengecil dan mulai membuka peluang Jokowi untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai capres petahana yang dapat mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar